Seminar Desa Wisata Membangun Indonesia dari Desa Sinergi Penguatan Ekonomi, Budaya dan Pariwisata Berkelanjutan

Catatan Ida Ayu Dyana Prawerti, Angkatan 2016

Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, mengembangkan diri menjadi dessa wisata dengan daya tarik Pantai Pandawa (Foto Darma Putra)

Sekitar 17 mahasiswa Program Studi S2 Kajian Pariwisata Unud mengikuti Seminar Desa Wisata Membangun Indonesia Dari Desa Sinergi Penguatan Ekonomi, Budaya dan Pariwisata Berkelanjutan bertempat di Gedung Graha Tirta Gangga Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada Kamis, 27 April 2017.

Seminar yang dilaksanakan Forum Komuniknasi Desa Wisata Bali itu menghadirkan empat narasumber yaitu Bagus Sudibya (Asita/Praktisi), I Ketut Budarma,Ph.D (dosen Politektik Negeri Bali), I Gusti Agung Prana (Praktisi), dan Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra (Ketua Prodi Magister Kajian Pariwisata Unud). Seminar diikuti sekitar 200 peserta, berlangsung sehari.

Para pembicara dalam seminar desa wisata. Dari kiri: Agung Prana, Darma Putra, Ketut Sumarta (moderator), Bagus Sudibya, dan Ketut Budarma.

Alternatif Wisata di Bali

Seminar diawali dengan penyampaian sambutan oleh Deputi Bank Indonesia Bali, Azkan Suban, dalam sambutannya beliau mengatakan pengembangan desa wisata sebagai suatu alternatif pilihan berwisata di Bali.

“Pengembangan desa wisata bernuansa kebudayaan dirasa sangat tepat, mengingat kebudayaan merupakan salah satu kekuatan pariwisata di Bali,” ujar Azkan Suban.

Dalam sambutannya Azkan Suban juga memberikan perhatian serius terhadap penurunan kualitas dan kuantitas secara ekonomi dari kunjungan wisatawan ke Bali. Pasalnya saat ini kunjungan wisatawan ke Pulau Bali setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi length of stay dan spending of money wisatawan menunjukkan penurunan. Hal tersebut berdampak pada pertumbuhan perekonomian.

Azkan Suban juga mengatakan bahwa Bank Indonesia siap untuk mendukung langkah-langkah pihak pemangku kepentingan pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Bali. Salah satunya pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata di Bali dipercaya mampu memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kususnya bagi masyarakat di desa itu sendiri.

Pembangunan Desa Wisata

Dadang Jatmika mewakili Kementerian Pariwisata dalam sambutannya menyampaikan bahwa tahun 2017 ini akan melaksanankan program membangun sekitar 1000 desa wisata, Pulau Bali menjadi salah satu daerah yang akan diprioritaskan dalam program pembangunan desa wisata tersebut.

Tampil sebagai pembicara pertama, Bagus Sudibya menyampaikan bahwa Pulau Bali sebagai suatu destinasi wisata yang bernafaskan budaya sudah seharusnya mempertahankan nilai-nilai budaya dan tetap berpegang teguh pada konsep pariwisata yang selama ini diusung yaitu pariwisata budaya.

Mahasiswa Prodi Magister Kajian Pariwisata yang mengikuti seminar.

Dewan Pembina DPD Asita Bali tersebut mengatakan bahwa sungguh ironi melihat kondisi Bali saat ini, banyak hal yang telah dikorbankan semata-mata untuk menunjang keberlangsungan pariwisata. Permasalahan yang cukup serius yang dihadapi Bali saat ini yaitu mengenai sustainability. Melalui pengembangan desa wisata ini diyakini bahwa kedepannya nilai-nilai budaya dapat tetap eksis dan lingkungan tetap green.

Tanggung Jawab Masyarakat

Sebagai pembicara kedua, Agung Prana yang merupakan pemerhati terhadap pelestarian terumbu karang dan pengembangan desa wisata di Pemuteran.

Dalam kesempatannya Agung Prana memaparkan pointer highlights dalam pariwisata Bali yang meliputi (1) segenap pemangku kepentingan agar menyamakan persepsi bahwa sesungguhnya living landscsape Bali yang unik dan autentik, merupakan sebuah daya tarik dan selling point Bali sebagai destinasi wisata dunia, (2) living landscape Bali tersebut lahir dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berkelanjutan melalui aplikasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam berbagai aspeknya, (3) desa wisata dikembangkan dalam rangka pariwisata berbasis masyarakat menuju kesejahteraan dalam kebersamaan.

Agung Prana menjelaskan bagaimana keberhasilan dan keberlangsungan aktivitas pariwisata di Pemuteran dengan menerapkan pariwisata berbasis masyarakat dan upaya pariwisata berkelanjutan. Masyarakat di Pemuteran telah merasakan manfaat positifnya yaitu peningkatan kesejahteraan secara ekonomi dari aktivitas wisata yang dikembangkan. Selain itu sistem subak dengan memberdayakan masyarakat lokal di Pemuteran telah berhasil mengurangi jumlah urbanisasi.

Sebagian dari mahasiswa Prodi Magister Kajian Pariwisata saat seminar.

Agung Prana menjelaskan bahwa keberhasilan pariwisata di suatu desa wisata sangat bergantung pada kesadaran masyarakat lokal dan perilaku kehidupan masyarakat yang partisipatif.

Pengembangan desa wisata difokuskan pada mengutamakan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas pariwisata. Selain mengutamakan partisipasi dan peran masyarakat lokal pengembangan pariwisata berbasis masyarakat juga sebaiknya diimbangi dengan menmperhatikan keunikan, keaslian budaya dan juga lingkungan sehingga pariwisata dapat berlangsung secara “Lais Tileh” yang berarti laris alias selalu dicari wisatawan akan tetapi tetap utuh dan tidak pernah habis.

Kekuatan Nilai Lokal

Pembicara ketiga ialah I Ketut Budarma,PhD dalam pemaparannya dijelaskan mengenai kekuatan sistem tata nilai lokal dalam pembangunan desa wisata yang berkelanjutan. Kekuatan sistem nilai-nilai lokal mampu melokalkan nilai-nilai global, yang dibawa oleh wisatawan, sehingga keunikan potensi wisata pada desa wisata dapat menjadi modal pengembangan wisata berkelanjutan.

Peserta seminar dari mahasiswa Magister Kajian Pariwisata Unud.

Sistem nilai lokal harus tetap berperan, sehingga tetap mampu mengendalikan nilai-nilai global. Sedangkan apabila salah satu sistem berhenti, maka kegiatan pariwisata akan berhenti. Dalam pembangunan desa wisata di Bali, saling terintegrasinya sistem nilai global dengan sistem nilai lokal merupakan suatu prasyarat yang penting.

Keberlanjutan desa wisata ditentukan oleh kekuatan sistem budaya lokal untuk mengontrol sistem nilai budaya global. Kalau tidak budaya lokal akan terhomoginasi. Adapun beberapa hal perlu diperhatikan dalam pengembangan desa wisata yaitu (1) kegiatan usaha pariwisata dilakukan dengan prinsip berkeadilan, yang berarti kegiatan usaha pariwisata di lakukan dengan prinsip participatory dan inclusive.

Menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan, (2) berkelanjutan, pengelolaan lingkungan di lakukan berdasarkan standar, pembangunan dapat meningkatkan kreativitas budaya dan seni, serta melestarikan keunikan budaya lokal, (3) memperhatikan tata ruang, pembangunan harus memperhatikan daya tampung dan kenyamanan masyarakat desa.

Desa wisata Penglipuran (foto Darma Putra)

Model Bali

Pembicara keempat dan merupakan pembicara terakhir ialah Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra yang merupakan Kaprodi Magister Kajian Pariwisata Universitas Udayana. Dalam kesempatannya beliau memaparkan mengenai desa wisata sebagai bentuk penerapan pariwisata berbasis masyarakat model  Bali.

Meningkatnya kunjungan wisatawan berdampak pada semakin maraknya usaha-usaha dalam skala besar yang didominasi oleh pemodal asing atau internasional. Sangat minim usaha-usaha pariwisata yang berasal dari tangan masyarakat lokal. Tidak hanya itu, banyak persepsi bermunculan bahwa pariwisata merupakan sumber persoalan alih fungsi lahan kemacetan, narkoba, dan penyakit sosial lainnya.

Berkaca pada persoalan yang timbul akibat pariwisata, maka muncullah suatu gerakan sebagai bentuk “perlawanan” terhadap keserakahan pariwisata Bali saat ini sekaligus sebagai suatu bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pariwisata kedepannya. Dalam hal ini pengembangan pariwisata melalui desa wisata berbentuk CBT (community based tourism) diyakini mampu memberikan angin segar di tengah-tengah persoalan pariwisata yang kini dihadapi.

Wisatawan di desa wisata Jatiluwih (Foto Darma Putra).

CBT (community based tourism) merupakan bentuk kepariwisataan di mana masyarakat memiliki kontrol dan keterlibatan dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata di daerahnya dan sebagian besar keuntungan dinikmati oleh masyarakat setempat.

Penerepan CBT Model Bali dibentuk dari desa, inisiatif dari bawah – bottom up development. Pembangunan desa wisata di Bali juga menerapkan filosofi Tri Hita Karana, yang mana penerapan tersebut relevan dengan prinsip parwisata berkelanjutan dengan memperhatikan 3(tiga) aspek penting yaitu sosial budaya, lingkungan dan ekonomi. Sebagai contoh nyata penerapan CBT, Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra memaparkan pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot, Tabanan dan Pantai Pandawa.

Pada awal mulai dikembangkan pariwisata di Tanah Lot, pemerintah sebagai pemangku kepentingan mempercayai pihak swasta sebagai pengelola Tanah Lot. Masyarakat lokal sebagai pemilik sah wilayah tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kemudian, warga Desa Beraban mulai menuntut untuk diberikan hak kelola. Awalnya pemerintah menolak dikarenakan pengelolaan sudah diberikan kepada pihak swasta tetapi masyarakat Desa Beraban tetap mendesak pemerintah sehingga pengelolaan akhirnya dipegang oleh Desa Beraban.

Pengelolaan Daya Tarik Wisata oleh desa pun memberikan banyak keuntungan bagi Desa Beraban dan masyarakat lokal keuntungan tersebut dipergunakan untuk pembangunan sosial, budaya, fisik, beasiswa, pentas Kecak dan lomba layang-layang telah membangkitan seni lainnya, dalam perekrutan dalam pekerja di daya tarik wisata Tanah Lot sumber daya lokal sangat diutamakan, masyarakat sangat diringankan dengan tidak lagi membayar iuran biaya ritual Pura karena dibiayai dari pendapatan daya tarik wisata dan tentunya muncul rasa kebanggan dan pengertian pentingnya pariwisata berkelanjutan.

Panggung terbuka di Desa Kutuh, tak jauh dari Pantai Pandawa.

Daya tarik wisata lainnya yang juga menerapkan CBT, adalah Pantai Pandawa. Pantai Pandawa dibuka secara resmi pada tahun 2012 dan gagasan untuk mengembangkan Pantai Pandawa beasal dari masyarakat lokal setempat melalui pemerintahan desa. Tahun ketiga setalah resmi dibuka pendapatan Pantai Pandawa mencapai Rp. 9 M. Tahun 2016 mendapat Rp 12,63 M. Pendapatan tersebut digunakan untuk kesejahteraan, pembangunan desa, sosial, budaya, kesehatan dan beasiswa.

Sebagai akhir pemaparan materi beliau menyimpulkan bahwa penerapan CBT (community based tourism), pembangunan dan pengelolaan yang bersifat bottom up merupakan sebuah solusi pembangunan dari desa yang diharapkan berkelanjutan.