Segera Terbit: Pariwisata Berbasis Masyarakat Model Bali

Desain sampul Gde Aryantha Soethama, foto Dr. Komang Arba Wirawan.

Desain sampul Gde Aryantha Soethama, foto Dr. Komang Arba Wirawan.

KUTIPAN PENGANTAR EDITOR:

Semakin banyak masyarakat Bali yang bangkit dan tampil untuk mengelola potensi pariwisata di wilayahnya dengan sistem community based tourism (CBT). Hasilnya mencengangkan.

Data tahun 2015 menunjukkan ada desa yang bisa meraup pendapatan bersih sampai Rp 5 milyar, ada yang bahkan dapat menangguk sampai Rp 41,4 milyar per tahun. Kebangkitan masyarakat Bali mengelola pariwisata di desanya ditandai setidak-tidaknya dua ciri berikut.

Pertama, mereka tampil secara kolektif, secara kelembagaan melalui desa, bukan perorangan. Dalam praktik pengelolaan dan aktivitas bisnis sehari-hari memang banyak warga atau individu yang bekerja dan mendapatkan akses ekonomi dari sektor pariwisata, namun ownership (kepemilikan), management (pengelolaan), dan control (kontrol) secara substansial, kalau bukan sepenuhnya, berada di tangan kolektif lembaga desa, dalam hal ini desa pakraman.

Kedua, kebangkitan masyarakat Bali dalam mengelola pariwisata di daerahnya sebagian besar bersifat bottom up atau inisiatif dari bawah, bukan top down atau instruksi dari atas. Di beberapa desa, ada kasus di mana inisiatif datang dari pemerintah dan Non-Government Organisation (NGO), namun banyak lainnya bisa dikatakan murni inisiatif dari komunitas yang diwujudkan melalui lembaga. Pemerintah provinsi dan kabupaten di Bali sejak tahun 1990-an sudah mengembangkan desa wisata. Namun, hasil program CBT top down ini kalah jauh dibandingkan dengan CBT yang bottom up.

Buku ini menyajikan kajian atas usaha-usaha pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di tujuh desa di Bali. Ketujuh desa dimaksud adalah Desa Pakraman Pemuteran (Gerokgak, Buleleng), Desa Pakraman Beraban (Tanah Lot, Tabanan), Desa Pakraman Kedonganan (Kuta, Badung), Desa Pakraman Pecatu (Kuta Selatan, Badung), Desa Pakraman Kutuh (Kuta Selatan, Badung), Desa Pakraman Tegalalang (Ceking, Gianyar), dan Desa Pakraman Tenganan Dauh Tukad (Karangasem).

Dalam pengelolaan itu, masyarakat desa secara kelembagaan benar-benar terlibat dalam pembangunan, memiliki kuasa untuk mengontrol produk wisata yang ada, dan menikmati manfaat ekonomi dari pengelolaan itu. Apa yang mereka lakukan bisa dikatakan menerapkan prinsip-prinsip community based tourism (CBT) sesuai dengan batasan yang dikutip dalam intro di atas.

[selengkapnya dimuat dalam buku]