Potret Polos Masyarakat Lokal dalam Bingkai Pariwisata Taman Nasional Komodo

Oleh Tiara Estu Amanda, Angkatan 2016

Suasana Desa Komodo.

Ketenaran Pulau Komodo di dunia internasional sebagai destinasi wisata sudah tidak diragukan lagi, apalagi setelah mendapatkan predikat World Heritage Site oleh UNESCO dan diikutkan sebagai finalis New Seven Wonders of Nature di tahun 2010.

Tetapi, tahukah Anda bahwa komodo tidak hidup sendiri di pulau tersebut? Karena terdapat sebuah desa berpenduduk kurang lebih 1.714 jiwa yang berbagi habitat dengan binatang purba itu. Mereka hidup serderhana dan polos, bersahaja, dalam geliat perkembangan pariwisata Komodo menuju salah satu yang akan dibangun dalam deretan ’10 Bali Baru’.

Tour ke Komodo yang populer di kalangan wisatawan (Foto Darma Putra).

Tinggal di Homestay

Mendapatkan kesempatan mengunjungi Taman Nasional Komodo selama 3 hari 2 malam pada tanggal 14-16 Maret 2017, saya dan 18 teman magister Kajian Pariwisata Universitas Udayana, merasa amat gembira. Kami didampingi oleh dosen kami Bapak Syamsul Alam Paturusi. Perjalanan yang bertajuk Exploring Komodo Island and Waerebo Village ini memberikan kesan tersendiri bagi saya.

Warga Pulau Komodo.

Selama melakukan perjalanan ini, kami tidak memilih untuk live on board yaitu menginap di kapal lengkap dengan kabin AC, tetapi kami mencoba untuk berbaur dengan masyarakat lokal dengan menginap di homestay yang mereka sewakan.

Malam hari menjelang, ketika kami selesai mengeksplor Pulau Kanawa dan trekking yang cukup melelahkan namun sangat berkesan di Gili Lawa Darat di hari pertama, kapal membawa kami ke Desa Komodo untuk beristirahat.

Terlihat di kejauhan pancaran sinar mercusuar sebagai pemandu kapal kami berlabuh. Dengan menenteng carrier seberat 80 L, saya dan teman-teman pun bergegas menyusuri dermaga dan menuju homestay yang telah disediakan untuk kami.

Rumah dan halaman warga Komodo.

Meski suasana remang, cukup jelas untuk saya melihat bahwa sebagian besar rumah penduduk di desa ini adalah rumah panggung. Namun, saya kaget ketika homestay yang saya tempati bersama 4 teman saya tidak berupa rumah panggung, tetapi rumah tanah pada umumnya.

Fungsi Rumah Panggung

Malam berganti pagi, tampak jelaslah keadaan sekitar desa ini. Rumah panggung yang dimiliki warga ternyata berfungsi untuk menyimpan hewan ternak berupa kambing dan ayam. Maka kotoran hewan yang bertebaran di sana sini tidak bisa terelakan lagi. Kebersihan dan sanitasi memang menjadi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa Komodo.

Rumah panggung, pakai tangga.

Selain itu, bentuk panggung memiliki fungsi lain yakni menghindarkan penduduk dari serangan komodo. Ya, komodo masih sangat mungkin mengunjungi desa untuk mencari makan, bahkan menelan korban.

Tetapi mengapa ada beberapa warga yang tidak memiliki rumah panggung?

Ternyata warga sudah dapat mengantisipasi jika hewan buas tersebut masuk ke kampung mereka. Akan tetapi, pertanyaan lain muncul di benak saya, mengapa penduduk tetap memilih tinggal di kawasan yang rawan ini?

Alasannya adalah mereka tidak menganggap komodo sebagai musuh, melainkan saudara kembar manusia sebagaimana legenda menyebutkan bahwa komodo dilahirkan dari rahim seorang wanita namun dengan wujud yang berbeda.

Suvenir dijual di Pulau Komodo.

Sedikit mengingatkan saya pada masyarakat lereng Gunung Merapi yang menolak relokasi karena kepercayaan tingkat tinggi terhadap berkah yang diberikan oleh Gunung Merapi. Persoalan yang sama, dengan latar belakang yang berbeda.

Masyarakat setelah Hadirnya TNK

Setelah menyadari situasi ini, saya berfikir, dimana posisi masyarakat ditengah ingar bingar pembangunan pariwisata khususnya Taman Nasional Komodo? Apa saja manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dengan hadirnya pariwisata sebagai salah satu alternatif penggerak roda kehidupan?

Di malam terakhir saya dan beberapa teman perwakilan dan dosen pembimbing berusaha mengorek informasi tentang pembangunan pariwisata di Desa Komodo ke kantor Resort Balai Taman Nasional Komodo (TNK) yang terdapat di desa tersebut. Bertemu dengan bapak Andreas Reni, kami sempat mendapatkan resistensi karena tidak membawa surat SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi) yang seharusnya kami dapatkan dari seorang staff Balai TNK, yang bernama Pak Iqbal di Labuan Bajo.

Dosen kami memberikan penjelasan bahwa pihak universitas sudah mencoba beberapa kali menghubungi nomor ponsel Pak Iqbal namun tidak pernah tersambung. Menurut Bapak Andreas, hal tersebut kemungkinan terjadi karena sulitnya sinyal di Labuan Bajo, namun menurut saya birokrasi adalah permasalah utama di sini.

Berfoto bersama Bapak Andreas Reni, Kepala Resort BTNK Desa Komodo.

“Taman Nasional bukanlah kantor pariwisata. Prinsip Taman Nasional seluruh Indonesia adalah, ada tidaknya pengunjung atau wisatatawan, tidak ada ruginya, karena sistem Taman Nasional yang utama adalah melindungi dan melestarikan. Pemanfaatan itu berdasarkan fungsinya saja. Mengingat dan menimbang Taman Nasional Komodo ini terkenal sedunia, maka berdasarkan SK Dirjen, ada zonasi pemanfaatan pariwisata,” ujar Pak Andreas.

Pemanfaatan zonasi pariwisata tentu sangat menguntungkan pihak TNK. Pak Andreas menjelaskan, berdasarkan SK Menteri keuangan,  PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti hasil dari penjualan tiket masuk TNK sepenuhnya tersalurkan ke pusat, karena tidak ada MoU untuk membagi hasil ke PEMDA dan masyarakat.

Sebelum hadirnya TNK, pemukiman penduduk sudah ada, namun pemerintah membentuk TNK untuk mengkonservasi hewan langka Komodo dan membuat zona-zona konservasi. Dahulu masyarakat hanya bergantung pada hasil tangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari.

Kehidupan masyarakat lokal berubah drastis dan mengalami berbagai bentuk eksklusi, seperti contohnya, mereka dilarang melaut di area-area zonasi, dan dilarang memiliki sertifikat tanah meskipun membayar pajak. Kenyataan tersebut membuat masyarakat tidak memiliki pilihan selain bergantung pada pariwisata.

Sebagian ada yang menjadi naturalist ranger dan guide, dan ada yang menyewakan kapal dan rumah mereka sebagai homestay untuk para tamu.

Warga Komodo merenung di bale-bale depan rumahnya.

Ketimpangan Sosial

Rencana pembangunan sektor pariwisata nasional dengan menaikkan 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2019, dan ditetapkannya Labuan Bajo Komodo sebagai 10 Destinasi Wisata Prioritas, atau yang lebih dikenal dengan Top 10 New Bali, menimbulkan paradoks yang sangat kentara.

Pembangunan sektor pariwisata di wilayah ini digenjot habis-habisan untuk memenuhi target. Hal ini tentu saja menimbulkan implikasi seperti penguasaan dan kontrol atas sumber daya publik, seperti air, laut, pulau, dan pesisir (contoh kasus pulau Kanawa, Sebayur, dan Bidadari yang telah terprivatisasi oleh orang asing), serta marginalitas masyarakat lokal.

Pemandu wisata sebagai sumber pendapatan.

Melihat kondisi yang jauh dari kata makmur di Desa Komodo, saya dapat merasakan bahwa pariwisata tidak tampak sebagai pengubah nasib masyarakat. Pariwisata justru terang-terangan berideologi kapitalisme lewat upaya privatisasi dan resource grabbing (pengambilalihan penguasaan dan kontrol atas sumber daya publik).

Pengembangan pariwisata pro-masyarakat lokal masih jauh dari angan-angan. Fokus utama pemerintah belum sampai pada pengembangan SDM lokal sebagaimana menjaga budaya lokal sebagai salah satu aset bangsa.

Berbagai pihak dan kepentingan sangat ingin menguasai sumber daya yang dimiliki oleh Pulau Komodo, tanpa terlebih dahulu mengembangkan potensi SDM dan budaya lokal.

Boat pengangkut ke Komodo berisi kamar untuk bermalam.

Keterlibatan masyarakat lokal hanya sebatas menjadi naturalist ranger, guide, menyewakan kapal, dan rumah mereka, yang mana seharusnya mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bekerja di bidang pariwisata. Impian ini tentu terlalu muluk karena akses pendidikan di Desa Komodo masih sangat terbatas.

Di balik indahnya pesona alam dan keunikan hewan langka Komodo yang menarik wisatawan, saya melihat ironi dari pembangunan pariwisata di daerah timur Indonesia ini. Pariwisata boleh jadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi kiranya belum tampak berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal (*).