Perjalanan ke Gili Trawangan: Gentrifikasi, Budaya, dan Terbang Gratis

Catatan Reinaldo Lalujan, Mahasiswa Angkatan 2015

aldo 4

Keindahan Gili Trawangan, yang dipenuhi oleh para bule (Foto: Reinaldo Rafael Laluyan)

Terbang Gratis Bersama Sayap Udara!

Setelah sebelumnya melakukan perjalanan ke Raja Ampat (http://tourism.pps.unud.ac.id/catatan-perjalanan-raja-ampat-dalam-eksplorasi-inspirasi-dan-edukasi.html), kali ini Penulis melakukan perjalanan menuju Lombok bersama dengan rekan – rekan berjumlah 7 orang menuju Lombok, yang dapat ditempuh melalui udara selama 45 menit dari Bali melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Di sinilah kami menunggu penerbangan kami yang akan berangkat pada pukul 11.30, dan untuk kepentingan administrasi kami pun berkumpul pada pukul 09.00.

aldo 1

Bersama rekan – rekan menuju Lombok, lengkap dengan bekal Mie Goreng (Foto: Benedicta Bobin Pahar)

Namun, harapan dan kenyataan tidak selalu sama, bahkan dapat berbeda jauh. Penerbangan kami harus ditunda hingga waktu yang tidak dapat ditentukan – Papan pengumuman penerbangan yang awalnya menunjukkan pukul 11.30 pun, akhirnya hanya dapat berkata “UFN” yang mungkin merupakan singkatan dari “Until Further Notice” demi alasan operasional (yang entah benar atau tidak).

Kami terpaksa mengganti seluruh rencana perjalanan; Mulai dari menginap satu malam di Gili Trawangan, berjalan – jalan menikmati keindahan Pantai Senggigi, Menikmati keramahtamahan Hotel Sheraton Senggigi, dan mengeksplorasi Lombok Tengah dan Barat pun akhirnya sirna sudah. Ketidakpastian dan rasa lapar juga mulai terasa, diperburuk dengan baterai handphone yang semakin menipis. Hal tersebut mendorong kami untuk melakukan complain terhadap maskapai yang bersangkutan di Gate 3, meskipun kami tetap bersemangat untuk terbang ke Lombok.

Alih-alih informasi tentang kepastian keberangkatan yang kami terima, kami justru diberikan makanan berupa nasi dan ayam potong sebagai “kompensasi ganti rugi” yang disebabkan oleh keterlambatan penerbangan tersebut, dengan menunjukkan boarding pass untuk alasan validasi. Strategi ini cukup efektif untuk meredam suasana (kami, mungkin tidak untuk ibu-ibu yang melakukan complain keras di sebelah kami) untuk sementara, tetapi tidak untuk satu jam kemudian. Setelah menyantap makanan tersebut, kami berpindah untuk mencari tempat pengisian daya untuk handphone yang sudah mulai menunjukkan peringatan daya yang semakin lemah.

Sembari mengisi daya ditengah ketidakpastian berita, akhirnya penumpang untuk pesawat berkode IW-1850 pun dipanggil untuk menaiki pesawat udara. Dengan perasaan sangat lega, kami menuju gate 3 dengan cukup riang, dan kembali dikejutkan karena kami harus mengisi “formulir klaim” dengan menunjukkan KTP dan boarding pass, yang diberikan sebuah tanda khusus.

Ternyata, kami diberikan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 di tempat, sebagai kompensasi waktu tunggu kami yang ternyata sudah mencapai tujuh jam lebih. Kami semakin tertawa lepas – kami mendapatkan terbang gratis (bahkan dengan untung sebesar tiga belas ribu rupiah) untuk penerbangan dari Bali menuju Lombok!

Seperti pesawat pribadi, bukan? (Foto: Reinaldo Rafael Laluyan)

Seperti pesawat pribadi, bukan? (Foto: Reinaldo Rafael Laluyan)

Penulis sempat bertanya – tanya, mengapa seluruh penumpang mendapatkan uang tunai tersebut? Apakah penentuan jumlah uang tersebut merupakan bentuk refund penuh dari maskapai? Bagaimana dengan jenis makanan yang kami terima? Ternyata, seluruh pertanyaan tersebut terjawab oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan Berjadwal di Indonesia, yang dijelaskan dalam gambar berikut.

Penjelasan Tentang Keterlambatan Penerbanganb (Gambar: Hukumonline.com)

Penjelasan Tentang Keterlambatan Penerbanganb (Gambar: Hukumonline.com)

Karena kami sudah menunggu selama lebih dari 8 jam, maka keterlambatan kami sudah dihitung sebagai “Kategori 6” yaitu maskapai wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya, atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund). Karena ketidaktahuan kami (dan semangat berlibur yang sudah direncanakan jauh – jauh hari tentunya), kami memilih penerbangan berikutnya, yang akhirnya berangkat sekitar pukul 17.30.

Namun, untuk lain kali – dan untuk para pembaca tentunya – memiliki hak untuk memilih refund atau penerbangan berikutnya, terutama setelah menunggu selama 4 jam dan mendapatkan seluruh kompensasi dari maskapai yang bersangkutan.

Gili Trawangan: Berbudaya tanpa Turis Domestik

Setelah beristirahat selama sehari penuh, kami melanjutkan perjalanan menuju Gili Trawangan. Namun, karena delay yang berlarut – larut oleh penerbangan kemarin, kami tidak dapat bermalam dan menikmati hingar bingar pesta Gili Trawangan yang mendunia, namun sempat untuk menikmati keindahan bahari di pulau ini.

Sembari bersantai di pinggir pantai, penulis tidak melihat satu orang pun turis lokal yang berada di sekitar kami. Seluruhnya bule, terutama Eropa dan Australia, yang sedang berjemur dan menikmati angin pantai yang bertiup dengan lembut. Orang – orang lokal hanya bekerja di dalam sektor pariwisata, berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup yang terinflasi karena pariwisata.

Penulis terdorong untuk melihat wajah asli dari Gili Trawangan, tanpa perias dan hingar bingar pesta yang mendunia itu. Ternyata, mereka masih tetap hidup sederhana, meskipun sederhana terkadang sangat subjektif bagi masing – masing daerah. Di sini, sederhana berarti biaya laundry per kilogram yang mencapai dua puluh ribu Rupiah, atau sekitar tiga kali lipat dibanding harga laundry di Denpasar. Bagaimana dengan kebutuhan yang lebih mendasar, seperti makanan dan pakaian?

 Laundry Sederhana 20 Ribu Rupiah Per Kilo (Foto: Reinaldo Rafael Laluyan)


Laundry Sederhana 20 Ribu Rupiah Per Kilo (Foto: Reinaldo Rafael Laluyan)

Seorang blogger, Daniel Kay[i], menjelaskan fenomena ini dengan menggunakan dirinya sendiri. Ia adalah seorang traveler yang berasal dari Colorado, Amerika Serikat dan sedang berlibur di Bali, tepatnya di sebuah tempat bernama Hubud di Ubud. Dirinya, beserta dengan bule – bule lainnya yang menyebut dirinya “Digital Nomad” (Orang – orang yang dengan bebas berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, selama masih terdapat akses internet untuk melakukan pekerjaan mereka), tinggal di Ubud selama beberapa waktu dan merasakan Bali seperti layaknya orang lokal. Awalnya, mereka memang membantu ekonomi mikro, mengkonsumsi produk – produk lokal, dan menjadi selayaknya turis.

Namun, semakin lama mereka tinggal, jumlah mereka semakin banyak dan semakin mempengaruhi cara hidup orang lokal, sehingga terjadi dampak yang disebut dengan gentrifikasi. Gentrifikasi adalah datangnya orang – orang kaya menuju sebuah tempat yang secara tradisional tergolong miskin, sehingga mendorong ketidaksetaraan (inegaliter) di masyarakat. Hal ini diperburuk oleh perbedaan kekuatan mata uang (currency arbitrage) di daerah tersebut, dimana turis yang memiliki mata uang yang lebih kuat melakukan bepergian menuju tempat yang memiliki mata uang yang lebih lemah. Daniel menggambarkannya sebagai berikut:

“Pengemudi taksi berhenti menjemput orang lokal. Mereka hanya melihat turis, karena disana terdapat uang yang lebih banyak dibandingkan orang lokal, yang memiliki penghasilan per hari sama dengan penghasilan saya selama satu jam. Mereka tidak dapat melihat dan membeli barang – barang seperti yang saya lakukan. Apa yang saya anggap “murah” adalah apa yang mereka anggap “mahal”, dan keinginan saya untuk mencari segala sesuatu yang murah akhirnya meningkatkan harga dan akses mereka pada pelayanan publik yang vital.”

 Sebuah pertanyaan: Apakah pariwisata membawa kesejahteraan bagi mereka?

Potret salah satu sudut Gili Terawangan

Potret salah satu sudut Gili Terawangan

Sebuah papan pengumuman di Gili Trawangan (Foto: Reinaldo Rafael Laluyan)

Sebuah papan pengumuman di Gili Trawangan (Foto: Reinaldo Rafael Laluyan)

Selain gentrifikasi, hal lain yang menarik perhatian Penulis adalah papan pemberitahuan ini. Apabila kita telusuri lagi, di dekat sebuah perempatan dalam Gili Trawangan, terdapat sebuah papan yang bertuliskan “respect local culture” dan “thank you for not wearing bikinis on the streets of Gilis”. Bukankah mereka tetap menggunakannya di bagian luar Gili Trawangan yang hingar bingar? Apakah ini sebuah tanda bahwa, pariwisata harus dilokalisasi secara khusus agar dampaknya tidak mengganggu budaya sekitar?

Berbicara tentang Budaya, Penulis mengutip materi perkuliahan dari Prof. Darma Putra tentang Oksimora (oksimoron) Pariwisata Budaya. Beliau mengatakan bahwa pariwisata budaya adalah sebuah oksimora, yaitu kata yang berlawanan arti namun berada dalam kalimat yang sama (seperti pada kalimat “isak tangis bahagia”, atau “dalam senang maupun sedih”).

Penulis setuju dengan oksimora tersebut – pariwisata memiliki sifat “inklusif” atau terbuka untuk umum, sedangkan budaya memiliki sifat “eksklusif” atau hanya terbatas pada kalangan tertentu saja. Bagaimana cara kita membuka sesuatu yang eksklusif dan terbatas untuk khalayak umum? Apakah kita dapat menolak berbagai perubahan (baik dari segi pariwisata maupun budaya) sebagai konsekuensi dari penggabungan keduanya?

Mari kembali pada papan pengumuman tersebut. Penulis melihat ada perbedaan cara pandang dari bikini, yang seharusnya dilihat sebagai lambang kepercayaan diri seorang wanita terhadap tubuhnya. Apakah wanita akan menggunakannya apabila merasa dirinya “kurang percaya diri” atau tubuhnya “kurang pantas” untuk diperlihatkan seperti itu?

Penulis pikir tidak, dan hal ini berlaku umum atau inklusif. Namun, mungkin hal ini dilihat secara berbeda oleh masyarakat sekitar, yang lebih memfokuskan tubuh dari wanita tersebut sebagai “objek seks” dan berlaku pada sebagian orang atau kelompok tertentu saja (eksklusif). Akhirnya, papan pengumuman pun berdiri atas nama budaya, sebagai “garis” batas toleransi pemakaian bikini (tentu yang dimaksud bukan bikini line).

Perbedaan persepsi inilah yang menjadikan pariwisata budaya sebagai sebuah oksimora; Kata yang berlawanan arti namun menjadi satu kalimat, dan menimbulkan kerancuan dalam pengartiannya.

Setelah puas berkeliling Gili Trawangan, kami akhirnya kembali ke Senggigi untuk beristirahat. Kami menaiki kapal penyebrangan sederhana, yang digunakan pula oleh orang – orang lokal sebagai armada logistik. Kami harus berdesakan dengan sepeda, kardus air mineral, dan gas elpiji yang menjadi kebutuhan dasar penduduk sekitar, namun dengan harga tiket sebesar Rp.15.000,00 saja, itulah pilihan paling ekonomis untuk mencapai tempat ini.

Apabila memerlukan alternatif, Gili Trawangan – Pelabuhan Lembar dapat ditempuh juga dengan penggunakan Fast Boat pada jam – jam tertentu, dengan biaya sebesar Rp.85.000,00. Untuk perjalanan dari Pelabuhan Lembar menuju Senggigi juga dapat ditempuh dengan menggunakan Cidomo, atau menggunakan “Bemo” (cukup berbeda dengan Bemo yang ada di Jakarta, bukan?) seperti pada foto di bawah ini.

Bemo di Pelabuhan Lembar Foto: Reinaldo Rafael Laluyan

Bemo di Pelabuhan Lembar (Foto: Reinaldo Rafael Laluyan)

 

Demikian catatan perjalanan Penulis untuk kali ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar, atau menghubungi penulis di Reinaldo_Rafael@student.unud.ac.id apabila terdapat kritik, saran ataupun ide untuk catatan perjalanan selanjutnya. Terima kasih!